Kamis, 10 Januari 2013, 16:43 WIB
JAKARTA—Chevron mengancam akan menurunkan investasi di Indonesia pada 2013. Hal ini dilakukan jika ada perubahan iklim investasi di Indonesia.
JAKARTA—Chevron mengancam akan menurunkan investasi di Indonesia pada 2013. Hal ini dilakukan jika ada perubahan iklim investasi di Indonesia.
Ancaman perusahan migas asal Amerika Serikat tersebut tertuang dalam surat Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) A Hamid Batubara kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) Jero Wacik yang diperoleh Bisnis di Jakarta.
Dalam surat bernomor 4103/JKT/2012 perihal Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2013 itu ditandatangani Hamid pada tanggal 30 November 2012. Kemudian, WP&B tahun 2013 sudah ditandatangani Kepala SK Migas, Jero Wacik pada 28 Desember 2012.
Adapun, WP&B 2013 dengan nilai sebesar US$26,2 miliar, sekitar US$3 miliar berasal dari Chevron. Dalam suratnya, Hamid mengatakan usulan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 yang diajukan ke SK Migas dengan asumsi bahwa ketentuan kontrak dipertahankan dan diakui Pemerintah Indonesia.
“Kami mempunyai hak untuk menurunkan investasi yang mengakibatkan penurunan produksi apabila terjadi perubahan yang besar terhadap iklim investasi di Indonesia," katanya dalam surat itu.
Seperti diketahui, Pada 2013, CPI menargetkan produksi minyak sebesar 320.000 barel per hari atau lebih dari 30 % produksi nasional yang ditargetkan 900.000 barel per hari.
Ada beberapa hal yang disebut Chevron bisa mengubah iklim investasi, yaitu krimilasisasi yang terus berlanjut terhadap aktivitas migas. Selain itu, hilangnya persetujuan ekspor atau pinalti sebagai akibat Peraturan Bank Indonesia No 13 Tahun 2011, dan adanya perubahan ketentuan fiskal sebagai akibat Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 tentang cost recovery dan revisi UU Migas.
Selain itu, jika terdapat penundaan di luar kebiasaan dari persetujuan kontrak dan belanja (approval for expenditure/AFE) dikarenakan kegiatan transisi di dalam SK Migas. Dalam surat itu disebutkan bahwa Chevron bersedia membicarakan lebih lanjut kondisi-kondisi yang dapat menjadi kendala pelaksanaan investasi.
Ancaman Chevron termuat dalam tujuh surat Chevron lainnya. Satu surat ditandatangani Hamid Batubara dan enam lainnya ditandatangani Jeff E Shellebarger.
Kedelapan surat itu berisi hal yang sama dan mewakili seluruh operasi Chevron di Indonesia di delapan blok migas yakni Rokan, Siak, Rapak, Ganal, East Kalimantan, Makassar Strait, West Papua I, dan West Papua III.
Vice President Policy Government and Public Affairs CPI Yanto Sianipar mengatakan surat yang dikirimkan ke SK Migas itu terkait dengan program kerja dan anggaran 2013. Surat itu untuk menyampaikan beberapa fokus Chevron kepada pemerintah.
“Misalnya, seperti yang selalu kami lakukan jika kami melihat ada isu-isu yang dapat mempengaruhi operasi dan investasi atau kontrak PSC kami,” kata Yanto kepada Bisnis, Kamis (10/1).
Surat tersebut, lanjut Yanto, menegaskan hal-hal yang sudah tercantum dalam kontrak PSC. Terutama dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang perusahaan hadapi belakangan, seperti kasus Bioremediasi yang berpengaruh kepada jalannya kegiatan investasi dan operasi.
Yanto tidak membenarkan apakah perusahaan akan menurunkan investasi atau tidak. “Namun kami terus berkomitmen untuk berinvestasi dan menyediakan energi yang diperlukan oleh negara seperti yang sudah kami lakukan selama beroperasi di Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala SK Migas Jero Wacik mengatakan memang sempat ada keresahan dari Chevron terkait iklim investasi. Namun menurutnya, hal tersebut terjadi ketika BP Migas baru dibubarkan. Setelah pemerintah mengambil alih, KKKS dinilai sudah optimis dengan iklim investasi di Indonesia.
“Itu memang disampaikan waktu BP Migas baru bubar. Tapi setelah semuanya ditangani dengan baik oleh pemerintah, mereka tidak akan menurunkan investasi. Malah mau nambah investasi,” ucap Wacik.
Wacik mengklaim saat ini para KKKS sudah cukup nyaman dengan kondisi iklim investasi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkan komitmen investasi pada 2013 dibandingkan dari tahun sebelumnya. (sut)
Dalam surat bernomor 4103/JKT/2012 perihal Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2013 itu ditandatangani Hamid pada tanggal 30 November 2012. Kemudian, WP&B tahun 2013 sudah ditandatangani Kepala SK Migas, Jero Wacik pada 28 Desember 2012.
Adapun, WP&B 2013 dengan nilai sebesar US$26,2 miliar, sekitar US$3 miliar berasal dari Chevron. Dalam suratnya, Hamid mengatakan usulan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 yang diajukan ke SK Migas dengan asumsi bahwa ketentuan kontrak dipertahankan dan diakui Pemerintah Indonesia.
“Kami mempunyai hak untuk menurunkan investasi yang mengakibatkan penurunan produksi apabila terjadi perubahan yang besar terhadap iklim investasi di Indonesia," katanya dalam surat itu.
Seperti diketahui, Pada 2013, CPI menargetkan produksi minyak sebesar 320.000 barel per hari atau lebih dari 30 % produksi nasional yang ditargetkan 900.000 barel per hari.
Ada beberapa hal yang disebut Chevron bisa mengubah iklim investasi, yaitu krimilasisasi yang terus berlanjut terhadap aktivitas migas. Selain itu, hilangnya persetujuan ekspor atau pinalti sebagai akibat Peraturan Bank Indonesia No 13 Tahun 2011, dan adanya perubahan ketentuan fiskal sebagai akibat Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 tentang cost recovery dan revisi UU Migas.
Selain itu, jika terdapat penundaan di luar kebiasaan dari persetujuan kontrak dan belanja (approval for expenditure/AFE) dikarenakan kegiatan transisi di dalam SK Migas. Dalam surat itu disebutkan bahwa Chevron bersedia membicarakan lebih lanjut kondisi-kondisi yang dapat menjadi kendala pelaksanaan investasi.
Ancaman Chevron termuat dalam tujuh surat Chevron lainnya. Satu surat ditandatangani Hamid Batubara dan enam lainnya ditandatangani Jeff E Shellebarger.
Kedelapan surat itu berisi hal yang sama dan mewakili seluruh operasi Chevron di Indonesia di delapan blok migas yakni Rokan, Siak, Rapak, Ganal, East Kalimantan, Makassar Strait, West Papua I, dan West Papua III.
Vice President Policy Government and Public Affairs CPI Yanto Sianipar mengatakan surat yang dikirimkan ke SK Migas itu terkait dengan program kerja dan anggaran 2013. Surat itu untuk menyampaikan beberapa fokus Chevron kepada pemerintah.
“Misalnya, seperti yang selalu kami lakukan jika kami melihat ada isu-isu yang dapat mempengaruhi operasi dan investasi atau kontrak PSC kami,” kata Yanto kepada Bisnis, Kamis (10/1).
Surat tersebut, lanjut Yanto, menegaskan hal-hal yang sudah tercantum dalam kontrak PSC. Terutama dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang perusahaan hadapi belakangan, seperti kasus Bioremediasi yang berpengaruh kepada jalannya kegiatan investasi dan operasi.
Yanto tidak membenarkan apakah perusahaan akan menurunkan investasi atau tidak. “Namun kami terus berkomitmen untuk berinvestasi dan menyediakan energi yang diperlukan oleh negara seperti yang sudah kami lakukan selama beroperasi di Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala SK Migas Jero Wacik mengatakan memang sempat ada keresahan dari Chevron terkait iklim investasi. Namun menurutnya, hal tersebut terjadi ketika BP Migas baru dibubarkan. Setelah pemerintah mengambil alih, KKKS dinilai sudah optimis dengan iklim investasi di Indonesia.
“Itu memang disampaikan waktu BP Migas baru bubar. Tapi setelah semuanya ditangani dengan baik oleh pemerintah, mereka tidak akan menurunkan investasi. Malah mau nambah investasi,” ucap Wacik.
Wacik mengklaim saat ini para KKKS sudah cukup nyaman dengan kondisi iklim investasi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkan komitmen investasi pada 2013 dibandingkan dari tahun sebelumnya. (sut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar